Erapena.com- Boalemo – Aksi penertiban tambang emas tanpa izin (PETI) oleh Polres Boalemo kembali memunculkan dinamika yang mengundang perhatian publik.
Salah satu kejadian terbaru yang menjadi sorotan adalah insiden di Mapolres Boalemo, di mana seorang pelaku PETI dari Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, secara lancang membentak Kapolres Boalemo, sesaat setelah aparat menyita kunci dari alat berat milik pelaku yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal.
Peristiwa itu langsung mendapat respons keras dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemahasiswaan. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Boalemo, Mohammad Syarief Evansyah, mengecam keras tindakan arogan pelaku dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas, termasuk terhadap oknum petinggi Polda Gorontalo yang diduga terlibat membekingi aktivitas PETI tersebut.
“Jika benar ada oknum di balik pelaku PETI yang berani membentak Kapolres, maka ini adalah tragedi moral di tubuh penegak hukum. Ini tidak bisa dibiarkan, apalagi jika pelaku merasa kebal hukum karena punya orang dalam,” tegas Syarief dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6/2025).
Menurut Syarief, tambang ilegal di Boalemo bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah masuk pada ranah kerusakan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia menilai, ketika pelaku kejahatan merasa bisa melawan aparat di markas besar polisi, maka hukum sedang dilecehkan secara terang-terangan.
“Boalemo bukan tempat di mana pelaku tambang ilegal bisa bersikap sewenang-wenang, apalagi sampai membentak Kapolres. Ini adalah bentuk nyata dari pembusukan sistem jika tidak ditindak segera,” tegasnya lagi.
Meski demikian, Syarief mengapresiasi langkah tegas yang sudah diambil Kapolres Boalemo beserta jajarannya dalam melakukan penertiban tambang ilegal di berbagai titik.
Ia menyebut keberanian tersebut adalah sinyal positif bahwa masih ada aparat yang memegang teguh nilai integritas dan keberpihakan pada hukum serta rakyat.
“Kami di HMI memberikan dukungan penuh kepada Kapolres Boalemo. Beliau telah menunjukkan sikap tegas yang layak diapresiasi. Tapi kami juga mendorong Polda Gorontalo untuk tidak menutup mata atas dugaan keterlibatan oknumnya,” ujar Syarief.
HMI Boalemo juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap aktivitas PETI tidak boleh berhenti di permukaan. Jika memang terbukti ada keterlibatan dari petinggi Polda, maka institusi harus segera melakukan langkah bersih-bersih internal.
“Tambang ilegal ini hanya menguntungkan segelintir orang, tapi masyarakat yang menanggung kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan konflik sosial. Lebih parah lagi, jika kepercayaan publik terhadap institusi hukum runtuh,” tandasnya.
HMI berharap, peristiwa ini menjadi momen evaluasi total dalam penanganan PETI di Boalemo, dan menyerukan agar tidak ada lagi ruang untuk kompromi terhadap pelaku maupun pelindung tambang ilegal.
