Korupsi Perdis DPRD Boalemo Terungkap, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Erapena.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Boalemo resmi menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020-2021 dan 2022.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Dwi Hadi Purnomo, Senin  (16/11/2026).

Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial ID (57), yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2020–2026, serta BH (64), selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Boalemo sekaligus Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2019–2021.

Penetapan keduanya tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor B-1947/P.5.12/Fd.2/11/2026 untuk ID dan Nomor B-1948/P.5.12/Fd.2/11/2026 untuk BH, yang diterbitkan pada 12 November 2026.

Kajari Boalemo Dwi Hadi Purnomo mengungkapkan, berdasarkan hasil penyidikan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus, dugaan penyimpangan dilakukan melalui penggunaan dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Modus tersebut meliputi penggunaan bukti tagihan penginapan fiktif, penggelembungan nilai tagihan atau mark-up, hingga pertanggungjawaban biaya penginapan yang tidak sesuai dengan lama menginap maupun jumlah kamar yang sebenarnya digunakan.

Dokumen-dokumen tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan dan merealisasikan pembayaran belanja perjalanan dinas.

Akibat praktik tersebut, para tersangka diduga menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Provinsi Gorontalo, total kerugian keuangan negara dalam perkara perjalanan dinas Sekretariat DPRD Boalemo Tahun Anggaran 2020–2022 mencapai Rp2.117.694.000 atau lebih dari Rp2,1 miliar.

Meski demikian, dalam proses penanganan perkara, Kejari Boalemo telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang titipan dengan total Rp1.519.809.000.

Pengembalian tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara ini, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru sebagai dakwaan primer dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai subsider.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *