Pawennari Desak Kejari Usut Penerima Aliran Dana Perdis DPRD Boalemo

Erapena.com- Kuasa hukum tersangka BH, Pawennari, S.H., M.H., meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo mengusut secara menyeluruh dugaan korupsi belanja Perjalanan Dinas (perdis) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 hingga 2022.

Pawennari menegaskan, pengusutan perkara tersebut tidak boleh hanya berfokus pada pihak yang memiliki tanggung jawab administratif dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, penyidik juga harus menelusuri pihak-pihak yang benar-benar melaksanakan perjalanan dinas, menggunakan fasilitas penginapan, hingga menerima pembayaran biaya transportasi.

Pawennari menyampaikan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia berharap penyidikan dapat mengungkap seluruh rangkaian penggunaan anggaran, termasuk pihak yang menikmati pembayaran perjalanan dinas tersebut.

“Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada pihak yang memiliki tanggung jawab administratif. Penyidik juga harus menelusuri siapa yang benar-benar melakukan perjalanan dinas, siapa yang menggunakan fasilitas penginapan, siapa yang menerima biaya transportasi, dan siapa yang menikmati pembayaran tersebut,” tegas Pawennari saat diwawancarai, Senin 16 November 2026.

Menurut Pawennari, pemeriksaan terhadap pihak pengelola anggaran harus diimbangi dengan penelusuran terhadap pihak yang menggunakan fasilitas dan menerima pembayaran.

Kata dia, hal itu penting agar penyidik mendapatkan gambaran utuh mengenai aliran anggaran serta kesesuaian antara kegiatan perjalanan dinas dengan dokumen pertanggung jawabannya.

Pawennari juga meminta penyidik mendalami bukti pembayaran atau bill penginapan serta dokumen biaya transportasi yang digunakan dalam laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas.

Dokumen-dokumen tersebut, lanjut Pawennari, dapat menjadi salah satu petunjuk untuk memastikan siapa yang benar-benar melakukan perjalanan, siapa yang menggunakan fasilitas penginapan, serta siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran yang dibebankan pada anggaran negara.

Lebih jauh, ia menilai tidak tertutup kemungkinan anggota DPRD Boalemo turut dimintai keterangan apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan dalam penggunaan maupun pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas.

“Kalau memang ada anggota DPRD yang menggunakan perjalanan dinas, menggunakan fasilitas penginapan, dan menerima atau mempertanggung jawabkan biaya transportasi, maka semuanya harus ditelusuri. Jangan ada perlakuan berbeda. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” katanya.

Meski demikian, Pawennari menegaskan bahwa penggunaan fasilitas perjalanan dinas maupun penerimaan biaya perjalanan yang sah tidak serta-merta merupakan tindak pidana.

Menurutnya, dugaan pelanggaran harus dibuktikan berdasarkan perbuatan, unsur kesalahan, serta alat bukti yang relevan.

Karena itu, ia berharap Kejari Boalemo mengedepankan prinsip objektivitas dan profesionalitas dalam menangani perkara tersebut, sehingga seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dapat diperiksa berdasarkan fakta dan bukti hukum.

Pengusutan secara menyeluruh dinilai penting agar penanganan dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Boalemo tidak hanya mengungkap pihak yang bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga memastikan ke mana aliran anggaran tersebut bermuara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *