Erapena.com- Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau menegaskan pentingnya penguatan pembangunan kependudukan sebagai salah satu pondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya saat menutup Workshop Penguatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan tingkat Kabupaten Boalemo yang berlangsung di Cabana Resort Pantai Bolihutuo, Jumat (26/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Rum Pagau menyampaikan bahwa penyusunan dan penguatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi langkah penting untuk membangun sinergitas lintas sektor sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Menurut Rum, pembangunan kependudukan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah agar berbagai persoalan kependudukan dapat ditangani secara terpadu.
“Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dilaksanakan untuk membangun sinergitas lintas sektor serta menyelaraskan program dan kegiatan yang berorientasi pada lima sasaran utama pembangunan kependudukan,” ujar Rum Pagau.
Lima sasaran tersebut meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, data dan informasi kependudukan, serta penataan administrasi kependudukan.
Bupati Rum menilai, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah mampu mengelola persoalan kependudukan secara baik, terukur dan berkelanjutan.
Rum berharap seluruh perangkat daerah dapat memberikan kontribusi nyata dengan mengimplementasikan rencana aksi yang tertuang dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ke dalam rencana strategis masing-masing OPD.
“Pembangunan kependudukan merupakan pondasi bagi pembangunan daerah. Dengan adanya peta jalan ini, diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang nyata sebagaimana yang dituangkan dalam program masing-masing OPD,” harapnya.
Rum Pagau juga menekankan agar setiap kebijakan pembangunan kependudukan yang disusun pemerintah daerah tetap berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Rum menyampaikan, kebijakan tersebut harus mampu menjawab berbagai persoalan kependudukan yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
“Kami berharap penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan agar selalu berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta menjawab berbagai persoalan kependudukan,” tegasnya.
Rum pun berharap pelaksanaan workshop tersebut tidak berhenti pada pemahaman secara konseptual, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang konkret di masing-masing perangkat daerah.
“Semoga dengan dilaksanakannya workshop ini dapat meningkatkan pengetahuan kita semua dalam menetapkan dan menentukan arah kebijakan program kegiatan yang inklusif, terukur dan berkelanjutan, sebagaimana visi nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
