Erapena.com- Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Silvana Saidi, melontarkan kritik keras terhadap bagian keuangan Sekretariat DPRD Boalemo terkait penetapan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kelebihan pembayaran uang harian kegiatan bimbingan teknis (Bimtek).
Aleg Silvana mengaku menerima pemberitahuan TGR hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 sebesar Rp2.220.000 yang harus segera disetorkan ke kas daerah melalui RKUD.
Meski nominalnya relatif kecil, Silvana mengaku keberatan karena merasa tidak melakukan kesalahan dalam proses administrasi pembayaran uang harian kegiatan Bimtek.
“Kalau saya bayar begitu saja, berarti ini pembiaran. Saya merasa tidak melakukan kesalahan, karena anggota DPRD hanya menerima pembayaran. Yang membuat tagihan itu tenaga ahli dan bagian keuangan yang melakukan verifikasi,” ujar Silvana, kepada awak media, Senin 11 Mei 2026.
Menurut Silvana, persoalan tersebut muncul akibat lemahnya pemahaman bagian keuangan terhadap regulasi pembayaran yang mengacu pada Perpres Nomor 72.
Silvana mempertanyakan mengapa pembayaran yang sebelumnya telah diverifikasi dan disetujui bagian keuangan, justru kemudian dianggap sebagai kelebihan bayar saat pemeriksaan BPK.
“Kalau memang hitungannya salah, harusnya dari awal bagian keuangan menolak dan memperbaiki tagihan itu. Jangan semua diloloskan, nanti setelah diperiksa baru anggota DPRD yang disalahkan,” ungkapnya.
Dijelaskan Silvana, dalam temuan tersebut terdapat perbedaan perhitungan. Bagian keuangan sebelumnya mengacu pembayaran sebesar Rp550 ribu, sementara hasil pemeriksaan BPK menyebut pembayaran yang sesuai hanya Rp160 ribu.
Dirinya menilai persoalan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang memahami dan memverifikasi administrasi keuangan, bukan sepenuhnya dibebankan kepada anggota DPRD.
“Yang ACC pembayaran Rp550 ribu itu siapa? Mereka harusnya kuasai aturan dan juknis pembayaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Silvana mengingatkan agar persoalan serupa tidak terus berulang dan berdampak pada anggota DPRD lainnya setiap kali ada pemeriksaan BPK.
Silvana mengaku khawatir, bahwa kondisi tersebut justru membuat anggota DPRD merasa takut menjalankan tugas konsultasi dan koordinasi ke luar daerah karena dibayangi ancaman TGR.
“Sedikit-sedikit TGR. Lama-lama anggota DPRD takut menjalankan tupoksi, padahal konsultasi koordinasi itu untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Silvana berharap ada pembenahan serius di bagian administrasi keuangan Sekretariat DPRD Boalemo agar tidak lagi muncul persoalan serupa di kemudian hari.
“Saya bersuara supaya ada perbaikan. Jangan lagi ada anggota DPRD yang jadi korban karena bagian keuangan tidak menguasai aturan,” pungkasnya.
