Erapena.com- Aksi September Hitam yang digelar oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat di Provinsi Gorontalo, Selasa (29/9/2026), berakhir dengan kekecewaan.
Sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi disebut belum mendapatkan respons langsung dari para pemangku kebijakan yang menjadi sasaran aspirasi.
Dengan mengusung tema “Tegakkan HAM, Gratiskan Pendidikan, Wujudkan Keadilan Sosial,” massa terlebih dahulu berkumpul di Kampus 3 Universitas Negeri Gorontalo (UNG), sebelum bergerak menuju Perlimaan Telaga yang menjadi titik aksi.
Di lokasi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi secara bergantian. Aspirasi yang disuarakan tidak hanya berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia, tetapi juga pendidikan, ketenagakerjaan dan keadilan sosial.
Jenderal Lapangan (Jenlap) Sahril Tialo bersama Wakil Jenderal Lapangan (Wajenlap) Moh. Rizki Abas mengoordinasikan jalannya aksi dan penyampaian tuntutan massa.
Beberapa tuntutan yang disuarakan di antaranya, mendesak pemerintah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), mengesahkan RUU Ketenagakerjaan, serta menempatkan pendidikan sebagai program prioritas pemerintah.
Massa juga mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pekerja dan memastikan hak masyarakat atas pendidikan dapat dipenuhi secara adil.
Namun, aksi tersebut kemudian diwarnai kekecewaan massa. Pasalnya, Gubernur Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Kapolda Gorontalo tidak hadir secara langsung menemui peserta aksi.
Ketidak hadiran sejumlah pimpinan daerah tersebut membuat massa aksi menilai tuntutan yang mereka bawa belum memperoleh jawaban langsung dari pihak yang dituju.
Bagi Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, aksi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi di ruang publik. Mereka menyatakan akan terus mengawal tuntutan hingga memperoleh respons dan kejelasan tindak lanjut dari pemerintah maupun lembaga terkait.
Jenderal Lapangan Sahril Tialo mengatakan, aspirasi yang disampaikan dalam aksi September Hitam merupakan bentuk sikap kritis terhadap sejumlah persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Dengan tegas Sahril menyampaikan, Karena belum mendapatkan respons langsung dari pihak-pihak yang dituju, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat menyatakan akan menyiapkan aksi jilid II.
Aksi lanjutan tersebut menjadi langkah berikutnya untuk kembali mendesak pemerintah dan pihak terkait memberikan respons terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
“Tuntutan belum direspons, aksi jilid II kami siapkan,” tegasnya. (***)
