Erapena.com- Dugaan penegakan hukum tebang pilih dalam penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Boalemo kembali menuai sorotan.
Kali ini, Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) bersama Satgas Pemuda Pengawal Pertambangan menggelar aksi unjuk rasa di Markas Polda Gorontalo, Senin (9/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan konsistensi aparat kepolisian dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal, khususnya di kawasan Saritani dan Tangga Barito yang disebut masih berlangsung secara terbuka menggunakan alat berat.
Koordinator Aliansi FPKG, Fahrul Wahidji, dalam orasinya mengkritik langkah Polres Boalemo dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo yang dinilai belum menunjukkan penegakan hukum secara merata.
Menurut Fahrul, aparat kepolisian dinilai berani melakukan penertiban di sejumlah lokasi PETI, bahkan menetapkan warga sebagai tersangka. Namun, aktivitas pertambangan bermodal besar di Saritani dan Tangga Barito justru disebut belum tersentuh penindakan tegas.
“Kapolres Boalemo dan Dirkrimsus Polda Gorontalo begitu berani menertibkan PETI di tempat lain, bahkan ada warga yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun di PETI Saritani dan Barito, yang terang-terangan menggunakan alat berat, justru dibiarkan,” ujar Fahrul.
Fahrul juga mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan aliansinya, aktivitas pertambangan skala besar di kedua kawasan tersebut diduga tetap berjalan karena adanya perlindungan dari oknum aparat.
Dugaan tersebut, kata Fahrul, perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serius oleh pimpinan kepolisian. Sebab, jika benar terjadi, praktik semacam itu bukan hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
FPKG menilai penindakan terhadap penambang kecil tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemberantasan PETI.
Aparat juga dituntut berani mengungkap pihak-pihak bermodal besar yang diduga mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal.
Atas persoalan itu, massa mendesak Kapolda Gorontalo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang menangani perkara PETI di Kabupaten Boalemo.
Bahkan, FPKG secara terbuka meminta Kapolda Gorontalo menindak tegas oknum aparat apabila terbukti terlibat serta mencopot Kapolres Boalemo dan Dirkrimsus Polda Gorontalo dari jabatannya.
