Erapena.com, GORONTALO- Aktivis Gorontalo, Sahril Tialo, meminta kedatangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI ke Gorontalo tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk memastikan sekaligus mengevaluasi penanganan berbagai kasus dugaan korupsi di Gorontalo.
Salah satu perkara yang menurut Sahril perlu mendapat perhatian serius adalah dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020–2022.
Perkara tersebut telah menjadi perhatian masyarakat dan mahasiswa sehingga membutuhkan keseriusan serta kepastian dalam proses penanganannya.
Sahril menegaskan, meskipun proses pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD masih berlangsung, masih terdapat empat pihak yang belum diperiksa.
Ia meminta seluruh pihak yang keterangannya diperlukan dalam perkara tersebut tetap diperiksa secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.
Dari empat pihak yang belum diperiksa tersebut, salah satunya merupakan Wakil Bupati Boalemo yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo.
Menurut Sahril, jabatan seseorang saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan proses pemeriksaan apabila keterangannya memang dibutuhkan oleh penyidik.
“Walaupun masih dalam tahap pemeriksaan anggota legislatif aktif dan masih ada empat orang yang belum diperiksa, kami meminta semuanya diperiksa tanpa pandang bulu. Salah satunya saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Boalemo, yang pada periode sebelumnya merupakan anggota DPRD. Kalau memang keterangannya dibutuhkan dalam perkara ini, maka harus diperiksa,” tegas Sahril Tialo.
Sahril menekankan bahwa pemeriksaan tidak berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Pemeriksaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk menggali fakta dan membuat terang suatu perkara. Karena itu, ia meminta agar seluruh pihak yang dianggap memiliki informasi atau keterkaitan dengan perkara diperiksa berdasarkan kebutuhan hukum dan alat bukti.
“Kami tidak mengatakan siapa pun bersalah. Itu kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan. Tetapi jangan sampai ada pihak yang tidak diperiksa hanya karena jabatan atau kedudukannya,” ujarnya.
Menurut Sahril, perkara dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo TA 2020–2022 harus dilihat secara utuh. Pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada beberapa orang, tetapi harus menelusuri seluruh rangkaian proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaksanaan perjalanan dinas hingga pertanggungjawabannya.
Sahril juga meminta JAM-Intel Kejaksaan Agung menjadikan persoalan tersebut sebagai bagian dari evaluasi terhadap penanganan perkara di Gorontalo.
“Kalau kedatangan JAM-Intel hanya sebatas kunjungan dan seremoni, tentu sangat disayangkan. Kami berharap ada evaluasi nyata terhadap perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Siapa pun yang keterangannya dibutuhkan harus diperiksa secara objektif dan profesional,” kata Sahril.
Sahril menegaskan bahwa dorongan tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Sahril berharap Kejaksaan tetap independen dan tidak memberikan perlakuan berbeda berdasarkan jabatan maupun status sosial seseorang.
“Yang kami minta bukan penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar. Yang kami minta adalah proses hukum yang adil. Kalau memang diperlukan keterangannya, periksa. Kalau tidak terbukti berkaitan, biarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang berbicara,” tegasnya.
Sahril menegaskan, kedatangan JAM-Intel ke Gorontalo dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan dan memastikan penanganan dugaan korupsi di Gorontalo, khususnya dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo TA 2020–2022, berjalan transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
“Masyarakat tidak membutuhkan seremoni semata. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi, dan keberanian untuk memeriksa semua pihak yang memang keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum,” tutup Sahril Tialo. (***)
